Warga
Papua menaiki bus untuk proses evakuasi oleh TNI dan Polisi setelah
bentrokan dengan kelompok separatis di Mimika, Papua, 8 Maret 2020.
(Foto: Antara via Reuters)
Konflik senjata yang terjadi di beberapa wilayah di Papua menyebabkan
puluhan ribu masyarakat mengungsi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Papua
mendesak agar negara ikut menangani pengungsi di wilayah Nduga, Intan
Jaya, dan Tembagapura.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mencatat hampir 40 ribu masyarakat
sipil di Nduga, Intan Jaya, dan Tembagapura mengungsi sejak adanya
konflik antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
(TPNPB) pada 2018-2020.
Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay menyebut konflik tersebut telah
melahirkan banyak persoalan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Salah
satunya adalah melonjaknya jumlah masyarakat sipil yang menjadi
pengungsi akibat konflik antara pasukan keamanan Indonesia dengan
kelompok TPNPB.
"Masih terjadi dan kami akan pastikan ke kawan-kawan di Timika. Angka
itu bisa saja bertambah karena jumlah pengungsi di Intan Jaya, dan
Tembagapura sedang terjadi. Artinya mereka sedang mengungsi," katanya
saat dihubungi VOA, Jumat (13/3).
Emanuel menyatakan para pengungsi dari konflik tersebut tidak
ditangani dengan baik oleh institusi negara yang bertugas untuk
menangani masalah pengungsian. Padahal pada 2018, pemerintah telah
memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
"Konflik yang terjadi di sini adalah antara kelompok yang menggunakan
senjata api. Kalau kita lihat dalam dasar menimbang perumusan
Undang-undang No 1 Tahun 2018 jelas menyebutkan tentang fakta Indonesia
telah meratifikasi Konvensi Jenewa dan Palang Merah Indonesia (PMI)
diharapkan bisa bertugas di waktu damai mau pun masa konflik
bersenjata," jelasnya.
Warga dari Tembagapura yang mengungsi ke Timika karena adanya konflik senjata, Senin 9 Maret 2020. (Foto: Polda Papua)
LBH Papua mendesak agar negara hadir dan bertanggung jawab dalam
penanganan pengungsi akibat konflik. Emanuel menyebut pada praktiknya,
masyarakat sipil dan Kementerian Sosial (Kemensos) lah yang menangani
pengungsi Nduga di Wamena pada 2018.
Terkait penanganan pengungsi oleh Kemensos, LBH Papua juga
mempertanyakan dasar hukumnya. Pasalnya, konflik bersenjata bukan
kategori konflik sosial yang dapat ditangani oleh Kemensos. Menurutnya,
PMI yang seharusnya bertugas di ketiga wilayah tersebut.
"Ini baru disahkan undang-undangnya tahun 2018. Sementara konflik ini
terjadi di tahun yang sama dan berlanjut sampai sekarang di tempat yang
berbeda-beda," ujarnya.
"Semestinya sesuai dengan komitmen perumusan undang-undang tersebut
negara mendorong agar undang-undang itu diimplementasikan di Papua.
Karena lembaga (PMI) tersebut dibentuk untuk mengurus persoalan tersebut
salah satunya pengungsian ini," tambah Emanuel.
PMI diminta segera turun ke lapangan untuk menangangi pengungsi
Nduga, Intan Jaya dan Tembagapura sesuai dengan perintah Undang Undang
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
Bila PMI tidak turun menangani pengungsi dari tiga wilayah tersebut,
Emanuel mengatakan, hal itu bisa dianggap pengabaian negara terhadap
nasib ribuan pengungsi.
“Apabila pengabaian itu benar-benar terjadi,maka sudah jelas masuk dalam kategori pelanggaran HAM," ucap Emanuel.
Anggota kepolisian mengevakuasi warga setelah baku
tembak antara pasukan keamanan dan kelompok separatis di Mimika, Papua,
8 Maret 2020. (Foto: Sevianto Pakiding/Antara via Reuters)
Kepala Biro Humas PMI Pusat, Aulia Arriani mengaku belum mendapat
informasi terkait desakan dari LBH Papua untuk menangani pengungsi
akibat konflik di Papua.
"Belum bisa berikan informasi apa-apa. Belum ada arahan dari pengurus
kami juga di pusat," katanya kepada VOA melalui pesan online.
Pada awal Maret 2020 sebanyak 1.582 masyarakat sipil di Tembagapura
telah mengungsi ke Timika karena konflik senjata. Warga yang mengungsi
ke Timika berasal dari beberapa kampung di Tembagapura yakni Longsoran,
Batu Besar, Kimbeli dan Banti. Warga yang mengungsi dari Tembagapura ke
Timika tersebut karena masyarakat takut atas aksi teror yang dilakukan
oleh pasukan sayap militer TPNPB. Kelompok tersebut melakukan pemerasan
dan menodongkan senjata api kepada warga.
Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan
saat ini kondisi keamanan di Tembagapura aman dan terkendali. Satgas
gabungan TNI-Polri juga masih bersiaga di Tembagapura hingga waktu yang
belum bisa ditentukan.
The URL has been copied to your clip
"Kelompok-kelompok ini ditenggarai memang sudah dimonitor bahwa
mereka akan terus mengganggu situasi di sana sehingga anggota kami masih
tetap berjaga di sana. Sebagian besar (mengungsi) terjadi di pekan
lalu. Warga yang kembali ke Tembagapura belum ada," kata Paulus saat
dihubungi VOA.
Lanjut Paulus, satgas gabungan TNI-Polri masih terus mengejar
kelompok separatis tersebut dan akan menindak tegas para pelaku teror
dan kekerasan terhadap masyarakat di Papua. Namun, satgas gabungan yang
berada di Tembagapura terhadangkendala dengan medan yang cukup berat.
"Karena di Tembagapura hari-harinya berkabut tebal. Area yang cerah
hanya beberapa menit itu yang menyulitkan ketika kami melakukan
pengejaran yang lebih jauh, selain ketinggian yang curam. Itu menjadi
kendala kami,” papar Paulus.
Paulus meminta masyarakat untuk percaya kepada TNI dan Polri yang ditugaskan untuk menangani kelompok ini. [aa/ft]
tolong simqk video sepangkal ini
Albert Giban
saya mau bilang orang papua tidak bisa ditempatkan kerja di wilayah indonesia lainnya jalan ke papua orang jawa pulang kopor uang
kami orang papua binggung
albert giban: anaklorong
rambut gimbal mahkota sebagai orang kulit hitam ras
orso yally penerimaan anggota baru himpunan pelajar mahasiswa dan yalimo di kota study makassar sulawesi selatan 2020.
ALBERT GIBAN
black is lives matter
saya buat history disini bahwa dunia itu sandiwara,artinya bahwa hidup seperti roda cuma saya sendiri hidup itu masalah apalagi orang kulit hitam dimana-mana dunia sudah diketahui bahwa itu Ras "stop diskriminasi oleh kelompok-kelompok tak mengenal ajaran agama",saya bilang disini bahwa dunia lain sibuk kerja kami di papua setiap hari sibuk dengan problem-problem dihadapi masalah itu seperti makanan pokokNya,wilayah indonesia lain heboh di medsos dimana pembunuhan ritual berita aktual terjadi di papua.
kami butuh adalah pendekatan secara sifnikan jalan simple bagaimana cara duduk bersama diskusi lalu toko,adat,toko pemuda,toko gereja,toko politik,toko ekonomi mempersatukan lalu bicara masalah pelanggaran di HAM papua,tak tak ada solusi.
selama ini tindakkan terhadap orang papua adalah tidak sesuai dengan Norma-norma hukum yang berlaku di indonesia
why kami ini perlu tolenrasi perlu hidup bebas berhak bersuara dll dibatas semua hal
wartawan asing dilarang masuk ke papua hal-hal ini perlu dibicarakan kepada dunia maya (world) media.
penyebab
otsus sudah gagal almaruhum
infrastruktur
membatasi wartawan asing
diskiminasi dimana-mana
angka kematian paling tertinggi indonesia adalah papua
angka pengangguran tinggi di papua
kemiskinan di papua
penyakit HIV/AIS
segi ekonimi paling rendah di papua
hal-hal ini solusi bukan solusi bagi orang papua kami ingin hidup bebas live is free lepaskan ikatan selalu saja pembunuhan kami atas nama alam papua tolak otsus jilid II penyebabnya bukan masyarakat sejahtera malah merugikan,tahun 2021 tahun diperpanjang otsus berarti kami orang papua yang menuju ke kepunahan total otsus tidak sehat.
Makassar,09 juli 2020
direct by ALBERT GIBAN
himpunan pelajar mahasiswa Nduga di kota study makassar 2020
Makassar,sabtu 28 juni 2020
kegiatan istimewa kami sangat berterima kepada Tuhan dan lebih khsus kepada pemerintah Nduga karena begitu situasi tidak memungkinkan banyak problem atau kehidupan trauma kehidupan masyarakat disana dan juga seluruh dunia menangkutkan virus corona covid-19 tetapi Tuhan yesus baik akhir kami bisa mendapatkan kontrkan baru.layak untuk dihuni pelajar khusus mahasiswa Nduga.
kami membangun solidaritas di kota study makassar sulawesi selatan 2020
amazing hebat kami adalah beberapa suku,ras bahasa apalagi mirip manusia tetapi kami bersatu disini karena tuhan yesus.
mahasiswa Nduga menggadakan acara syukuran acara kontrakkan study makassar,kami berterima kasih Tuhan yang maha esa yang ke dua pemerintah kabupaten Nduga .
https://wordpress.com/customize/identity/mahasiswanduga697762287.wordpress.commahasiswa Nduga di kota study makassar sangat bersyukur kepada Tuhan yang tak lupa juga kepada pemerintah Nduga begitu membantu kami berupa uang untuk menggunakan uang kontrak di kota study makassar sulawesi selatan 2020.dan juga kami bisa adakan acara syukuran dikontrakkan baru begitu meriah berterima kepada orang tua kami masih peduli terhadap mahasiswa di papua maupun di luar papua
pada ibadah berlangsung di tempas mash Nduga kota study makassar.
kami rasa bersyukur kepada Tuhan dan juga teruma kepada orang tua kami papua khusus Nduga
beberapa senior yang kesaksian kasih sayang kepada orang tua Nama Yosekat kamarigi dan Wilaga Kamarigi
beliau berdua disampaikan pesan singkat kepada mahasiswa dan orang tua bahwa tengah-tengah covid-19 ini kami waspada dan uang kontrakan inipun orang tua kami dasana masih trauma kejadian 2018-2020 masih saja menajubkan.
acara syukuran pada hari sabtu 28/06/2020 di makassar membawa kesaksian tentang mahasiswa terhadap orang dibawahkan oleh
